Home | Artikel | Dualisme ujian nasional: keadilan yang bias
Siswa SMK Mengerjakan Ujian CBT

Dualisme ujian nasional: keadilan yang bias

Tinulis ID – Ujian, Satu kata multitafsir ini sudah tidak asing ditelinga. Keberhasilan ataupun kegagalan menjadi muara akhir, kata ini. Bahkan dalam dunia pendidikan, satu kata ini berubah seperti virus mematikan, yang berpuluh-puluh tahun diperbincangkan demi mendapat penangkalnya. Berhasil? Usaha lebih tepatnya.

Dualisme pelaksanaan Unas bermodel UNBK dan kertas pape r based tidak lagi menjadi wacana. CBT dirasa lebih efektif dan efisien dari waktu maupun pelaksanaan. Namun pemerintah seperti plin plan membuat keputusan.

Belum jenak penyelesaian UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer), tahun ini Kemendikbud membuat keputusan baru atas dasar keadilan. Perencanaan Unas untuk jenjang SMA/MA akan ditempuh dalam 4 bidang studi, yang sebelumnya berjumlah 6 bidang studi. Pun tak luput dari tuaian opini.

Pengurangan terjadi pada pilihan mata pelajaran kejuruan baik ipa, IPS, agama atau bahasa. Sedangkan untuk matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris dipertahankan sebagai mata pelajaran wajib.Berkurang dua bidang studi dari sebelumnya dengan harapan siswa lebih mendalami materi. Sebagai asas keadilan belajar bagi siswa.

Sekali lagi, atas dasar asas keadilan. Namun benarkah bisa adil jika pendidikan masih berstatus predikat tanpa tambahan klausa lain? Pengurangan mapel Unas hanyalah sebuah sistem yang ujungnya gagal pelaksanaan. Lebih tepatnya adil yang memaksa. Bagaimana tidak, jika siswa diminta memilih antara tiga mapel yang paling ia kuasai selama tiga tahun terakhir, sedangkan disisi lain siswa pun diarahkan memilih mapel yang sama. Bukankah ini plin plan dengan keputusan.

Bagi sekolah yang melaksanakan ujian paper based, semua siswa dalam satu sekolah diharapkan memilih mata ujian yang sama. Misalkan untuk jurusan IPS dengan tiga mata ujian jurusan, yaitu geografi, sosiologi, dan ekonomi. Siswa jurusan dalam sekolah tersebut diminta untuk memilih satu mata ujian yang sama.

Lalu, dimana letak kata adil sebelumnya? Jikapun adil yang dimaksud agar siswa memiliki hak untuk berkonsentrasi belajar. Namun dengan memahami bahwa kemampuan siswa berbeda satu dengan yang lain, apakah ini adil? Misalkan Toni yang sangat memahami dan menguasai Geografi. Sedangkan pilihan dalam satu sekolah untuk jurusan IPS lebih memilih sosiologi. Toni harus rela mengerjakan ujian sosiologi walaupun kemampuan dan pemahamannya tidak di bidang ini. Adil? Absurb.

keadilan yang bias

Ada satu kejadian unik pula. Jika sebelumnya diagungkan pilihan ujian sangat mungkin dilaksanakan dalam sistemnya CBT. Namun mengapa saat simulasi berlangsung, siswa hanya diperkenankan memilih satu mata ujian jurusan. Proktor hanya mendapat satu pilihan mata uji jurusan. Lalu apa perbedaan ujian menggunakan paper based atau CBT? Dualisme ini sungguh membingungkan.

Berbicara mengenai adil. Keadilan bukan hanya hak siswa namun hak guru, bahkan sekolah. Untuk menyukseskan ujin nasional, tak jarang pihak sekolah berlomba-lomba menambah jam intensif agar anak didik mereka benar-benar siap menghadapi ujian nasional. Namun penyoalan pilihan jurusan ini, pun mengganggu jam terbang guru.

Bagi guru yang mapelnya dipilih sebagai mata uji, jam terbangnya bisa melebihi dua sampai tiga kali semester sebelumnya. Sebaliknya, yang tidak dipilih cukup mendapat jam utama. Akibat yang terjadi, satu guru bisa kelebihan jam hingga hampir 40 jam setiap minggunya. Negatifnya, mapel yang tidak dipilih bisa pun berkecil hati. Asas keadilan tidak merambah hingga subjek ini.

Pendidikan Indonesia, belum mendapat satu sistem yang benar-benar adil untuk semua golongan, semua unsur pendidikan. Tak perlulah mengatasnamakan keadilan jika sistem ujian yang diputuskan saat ini hanya bersifat uji coba belaka.

 

Sidoarjo, 4 Maret 2017 (Ramadhan Rahma)

About Ramadhan Rahma